JAKARTA – Politisi PDIP menyatakan, pengurus partai politik (parpol) yang merangkap menjadi pejabat di pemerintahan supaya melepaskan jabatannya di partai politik.
Sambil memberi contoh Juliari Batubara yang ditangkap KPK, ia menyatakan jabatan rangkap tersebut bisa merepotkan apabila tersandung masalah hukum.
"Seperti Juliari Batubara, nama PDI Perjuangan ikut terseret, pada hal partainya tak tahu-menahu dengan perbuatannya," kata politisi senior PDI Perjuangan, Fachruddin menanggapi reshuffle kabinet Indonesia Maju, Rabu(23/12/2020).
Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Lantik 6 Menteri dan 5 Wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju
Fachruddin yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR dan pernah menjadi Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat ini mengaku mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merombak kabinetnya.
Disisi lain, mantan anggota DPR RI dua priode ini, mengkritisi masuknya pimpinan pusat partai politik dalam kabinet atau ditunjuk sebagai salah satu menteri hasil reshuffle.
Baca juga: Irma Suryani Ingatkan Anak Buah Prabowo, Sudah Dikasih Dua Menteri Jangan Gebuki Jokowi Terus
"Kita mendukung reshuffle kabinet. Itu sudah pas. Tapi masih ada kader partai, yang juga pengurus pusat partai politik ditunjuk sebagai menteri," kata Fachruddin. (rizal/win)