Obrolan Minggu Profesor Amir Santoso: Vaksin

MENERIMA berita akan adanya pemberian vaksin Covid-19, ada perasaan terbelah di kalangan publik. Ada yang gembira tapi ada yang curiga dan cenderung menolak. 

Yang gembira tentu saja adalah yang percaya penuh terhadap pemerintah dalam upayanya menangani pandemi ini. Kelompok ini cenderung selalu mengapresiasi semua langkah pemerintah dalam menangani pandemi maupun dalam masalah lainnya. 

Di pihak lain ada kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah dan bersikap kritis terhadap semua kebijakan pemerintah termasuk info masalah vaksin.

Bagi kelompok yang bersikap kritis, pemberian Vaksin covid tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang kehandalan vaksin yang konon dibeli dari perusahaan bernama Sinovac, China. Soalnya mereka banyak membaca info di medsos tentang vaksin Sinovac yang konon belum selesai menjalani Test tahap 3 yaitu Test terakhir sebelum sebuah vaksin dinyatakan bagus.

Karena itu tidak salah apabila sebagian publik merasa bahwa mereka akan dijadikan kelinci percobaan. Masuk akal pula jika mereka kemudian minta agar pejabat pemerintahlah yang harus lebih dulu disuntik vaksin tsb. 

Untunglah Presiden Jokowi segera mengumumkan kesediaannya untuk menjadi orang pertama yang divaksin. Namun hal itu masih tetap menyisakan keraguan yaitu apa benar presiden memakai vaksin Sinovac atau jangan-jangan memakai vaksin merek lain tetapi rakyat disuruh memakai Sinovac.

Masalah lain yang mereka baca adalah info bahwa konon negara China sendiri beli vaksin bikinan Pfizer untuk digunakan bagi rakyatnya sendiri. Berita ini jika benar, memang membuat publik merasa aneh. Masak vaksin mereka dijual ke Indonesia, tapi pemerintah Chinanya sendiri malah tidak mau pakai. 

Keraguan publik seperti itu harus segera ditangani sebab hal itu berkaitan dengan ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah. Tapi masalah ketidakpercayaan tidak hanya berkaitan dengan satu hal seperti vaksin itu.

Ketidakpercayaan atau kepercayaan terhadap pemerintah tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Jika publik merasa atau menganggap banyak ucapan dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa dipercaya pasti akan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan dan sebaliknya.

Kepercayaan publik adalah modal utama bagi suatu pemerintahan dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Sebab dibalik kepercayaan, ada pengakuan publik terhadap kemampuan pemerintahnya dalam menangani urusan publik.