Realisasi Pajak DKI Belum Maksimal, Camat dan Lurah Jakut Sosialisasi ke Warga

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penerimaan pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 belum memenuhi target. Adapun target awal pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp32,48 triliun. Namun, hingga saat ini baru terealisasi sebesar Rp29,6 triliun.

Untuk itu Pemkot Jakarta Utara meminta Camat dan Lurah untuk turun ke lingkungan warga mensosialisasikan wajib pajak di sisa waktu hingga akhir Desember.

Pasalnya untuk membantu meringankan beban para wajib pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administratif.

"Target pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar 32,48 triliun. Realisasinya penerimaan saat ini masih sebesar 29,6 triliun, sehingga diperlukan optimalisasi untuk mendorong peningkatan penerimaan di sisa waktu yang ada sampai dengan 31 Desember 2020 nanti," kata Wakil Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Kamis (17/12/2020).

"Dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang keringanan pokok pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020," ungkapnya.

Dengan keringanan Pokok pajak sebesar 20 persen dan penghapusan sanksi administratif yang diberikan, Ali berharap para wajib pajak dapat memanfaatkan peluang yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Relaksasi ini betul-betul peluang. Harapannya kesempatan ini bisa dimanfaatkan wajib pajak. Dengan keringanan yang cukup besar ini para camat ataupun lurah dapat segera mensosialisasikan kepada seluruh wajib pajak ataupun warganya melalui pendekan informal," tuturnya.

Untuk diketahui, relaksasi yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Pergub No. 115 tahun 2020 ini meliputi Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Untuk Ketetapan Pajak Tahun 2020.

Untuk Penghapusan Sanksi Administrasi yang diberikan secara otomatis tanpa permohonan atas keterlambatan pembayaran Setoran Masa Pajak Tahun 2020 untuk jenis pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan.

Keterlambatan pembayaran pajak reklame atas ketetapan yang diterbitkan tahun 2020 dan keterlambatan pembayaran PBB-P2 dan PKB (angkutan umum penumpang) untuk seluruh tahun pajak.