JAKARTA - Anggota DPRD DKI, Taufiq Azhar, menemukan adanya paket sembako tidak layak makan. Padahal paket sembaki itu dari program Bansos natura yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta untuk warga terdampak Covid-19.
Nilai paket pun ditaksir, tidak lebih dari Rp200 ribu. Temuan tersebut, di dapat setelah melakukan reses dengan warga di RW04, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jaktim.
"Dari laporan tersebut kami pun melakukan pengecekan langsung isi dus bansos DKI yang diterima warga tersebut. Hanya ada 8-9 ite, dan itu nilainya tidak lebih dari Rp200 ribu. Jadi ada dugaan korupsi," kata Taufik, Minggu (13/12/2020).
Baca juga: Humas Polri Tebar 7500 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Timur ini minta ada penjelasan dari pihak terkait tentang isi, jenis dan banyaknya isi bansos.
"Tujuannya ada tidak ada fitnah. Pak Gubernur Anies harus menjelaskan masalah ini," ucapnya
Dugaan korupsi program Bansos natuna Pemprov DKI tersebut, juga telah diinvestigasi Ketua Poros Rawamangan, Rudy Darmawanto. Hasilnya, paket berisi natura itu, di antara satu dengan yang lain tidak sama jenis kuantitas dan kualitasnya.
Baca juga: Kejari Jakbar Bagikan 2.000 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Corona
Ditemukan harga pasar bila dibeli secara eceran maka satu dus bansos senilai
antara Rp195.000 hingga Rp200.000 ( 8-9 item) terdiri dari beras 20 kg, minyak goreng 1 liter, sarden, buskuit, mi, tepung terigu, sabun mandi, dan kecap.
Padahal menurut laporan besaran pagu anggqran bansos senilsi Rp 275 .0000 yang dirilis oleh Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan untuk disalurkan kepada kurang lebih 2, 4 juta penduduk.
Baca juga: Kemenhub Bagikan Paket Sembako untuk Supir Taksi Bandara
"Jadi, dugaan korupsi bansos DKI yang lakukan oknum pegawai SKPD dan BUMD DKI lebih jahat dari korupsi yang diduga dilakukan Mensos Juliari Peter Batubara yang Minggu lalu di tangkap KPK," kata Rudy.
Paket bantuan Pemprov DKI digulirkan sejak Maret hingga Desember 2020 sudah 11 kali. Bila diasumsikan selisih Rp50 ribu saja per kardus paket, maka bisa diangka Rp100 miliar per event pendistribusian.
"Kami minta BPK dan KPK melakukan supervisi atas dugaan korupsi yang ditemukan dari hasil investigasi penyaluran Bansos DKI," turup Rudy. (deny/win)
