DPR Nilai Tidak Etis Jika Reshuffle Kabinet Dilakukan Tahun Ini

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Beredar kabar bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet pada akhir Desember 2020.

Namun demikian, anggota Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly, menilai tidak etis bila perombakan kabinet dilakukan tahun ini karena pemerintah dan DPR baru saja menyetujui program kerja untuk 2021.

“Saya secara pribadi menilai tidak etis jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada akhir Desember 2020,” terang anggota Komisi XI DPR RI  Junaidi  yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/12/2020) malam.

Baca juga: PPP: Reshuffle Kabinet Itu Hak Prerogatif Presiden

Junaidi menjelaskan, melakukan reshuffle kabinet untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) itu silakan saja, karena di kedua kementerian  itu bermasalah secara hukum, dan kedua menteri itu juga sudah mengundurkan diri.

Namun, lanjut Junaidi, jika reshuffle dilakukan untuk pos menteri di luar kementerian tersebut, tidak bijaksana karena DPR bersama para menteri baru saja menyetujui program kerja yang akan dilaksanakan para menteri pada 2021, lewat Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab itu, kata anggota DPR dari Fraksi PKS ini, sebaiknya Presiden Jokowi menunggu triwulan pertama pada 2021 kalau memang ingin melakukan reshuffle kabinet. Namun demikian, pihaknya menyerahkan semua persoalan reshuffle  kepada Jokowi untuk menilai para menterinya.

Baca juga: Dua Menteri Jadi Tersangka Korupsi, IPI Menilai Saatnya Jokowi Reshuffle Kabinet

Junaidi mengakui bahwa dirinya tidak setuju dilakukan perombakan kabinet pada tahun ini juga, bukan berarti ekonomi sudah lumayan bagus.

“Tidak begitu bagus ekonomi Indonesia. Tetapi saya menilai tidak etis kalau perombakan kabinet dilakukan tahun ini karena DPR dan pemerintah baru saja menyepakati APBN 2021,” tutur Junaidi. (johara/ys)