JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPRD DKI Jakarta untuk tidak menghadiri paripurna pengesahan APBD 2021.
Instruksi tersebut, wujud protes PSI terhadap simpang siur rincian anggaran APBD , termasuk rancangan tunjangan kinerja (RTK) DPRD DKI Jakarta tahun 2021.
"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik," ucap Ketua DPW DKI Jakarta PSI, Victor Michael Sianipar dalam keterangan tertulisnya. , Senin (7/12/2020).
Baca juga: Anggota DPRD DKI: Bukan Gaji yang Diusulkan Naik, Tapi Tunjangan
Michael menjelaskan bahwa seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut.
“Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di Rapat Paripurna itu,” tambah Michael.
PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem “Smart Budgeting”, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Ini Setuju Usulan Kenaikan Gaji Fantastis, Begini Alasannya
Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu di mana ditemukan usulan pengadaan lem aibon senilai 80 miliar Rupiah lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai 888 miliar Rupiah, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.
“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” tukasnya.
Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.
