JAKARTA - Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.
Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, perkembangan situasi ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah.
Menurutnya, dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut perlu dengan pendekatan yang komprehensif.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil. Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," katanya.
Baca juga: Panglima TNI Tatap Muka Dengan Tokoh-Tokoh Penting di Papua
Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS menyebut masih ada 4 akar masalah yang hingga saat ini dijumpai di Papua.
Diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan," ucapnya.
Baca juga: Sinergi Anak Negeri, Pemuda Papua Pimpin Deklarasi Keutuhan NKRI
Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua.
"Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," katanya.
