Masalah Data Pemilih Jadi Persoalan Terintegrasi Database Kependudukan

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, data pemilih saat ini masih menjadi masalah pada penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Doli mengatakan, masalah data pemilih yang belum tuntas akan menjadi persoalan yang terintegrasi dengan database kependudukan. Pasalnya, proses perekaman KTP elektronik (e-KTP) di lapangan juga masih menjadi masalah serius.

"Kita mempunyai Dirjen Dukcapil yang secara khusus mempunyai aparat sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kalau persoalan ini dikaitkan dengan masalah perekaman e-KTP yang ternyata di lapangan masih banyak masalah tentang data kependudukan ini," kata Doli di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Cermati Kembali DPTHP Karena Ada 1.364 Data Pemilih Ganda

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, bahwa targetnya dalam partisipasi pemilih di Pilkada 2020 ini sebesar 77,5 persen. Namun, target tersebut harus didukung dengan kelengkapan sesuai dengan Undang-Undang yang ada dalam kepemiluan.

"Tetapi untuk mereka hadir tentu ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana mereka harus terdaftar," katanya.

Doli  mengatakan, pembahasan soal data pemilih dan kepemilikan e-KTP sangat penting untuk menaikan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 ini.

"Oleh karenanya kita membahas secara khusus tentang data pemilih. Menurut kami, sebetulnya dari Pemilu ke Pemilu, ataupun dari Pilkada ke Pilkada pasti selalu ada masalah. Ini sebenarnya masalah klasik yang tidak selesai-selesai," katanya.  (rizal/tha)