ADVERTISEMENT

OTT Menteri KKP akan Mempengaruhi Elektabilitas Paslon di Pilkada Tangsel

Rabu, 25 November 2020 19:39 WIB

Share
OTT Menteri KKP akan Mempengaruhi Elektabilitas Paslon di Pilkada Tangsel

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TANGSEL - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020) dini hari dikhawatirkan akan mengancam peta politik pada Pilkada Tangsel 2020.

Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul mengatakan dari data milik Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu nama Rahayu Saraswati yang merupakan calon Wakil Walikota Tangsel, diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster. 

"Ini menarik sekaligus ironis. Jika memang sampai terjadi dan benar informasi tersebut, maka dampaknya bisa dirasakan pada pertarungan politik di Tangerang Selatan," ujar  Adib saat dihubungi poskota.co.id, Rabu ( 25/11/2020). 

Diakui Adib, meski secara yuridiksi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat dari satu partai. 

"Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementrian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu," ujarnya.

Diakui Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik ini sangat disayangkan. Karena kita tahu kalau sang menteri berasal dari partai yang sama dengan sang calon Wakil Wali Kota di Tangsel.

"Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon Nomor 1, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra." paparnya. 

Adib mengingatkan, kalau Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat. 

"Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan," terangnya.

Jelang masa pencoblosan pemilihan pilkada Tangsel yang hanya tinggal beberapa hari lagi, masyarakat butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT