JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengaku prihatin atas terjaringnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Edhy Prabowo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Andi Akmal mengatakan, DPR sudah menjalankan fungsinya yakni melakukan pengawasan terhadap KKP.
"Fungsi DPR sebagai sebagai legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan jauh-jauh hari kami sudah ingatkan soal ekspor benih lobster," kata Andi Akmal Pasluddin, saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).
Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Di-OTT KPK, Ini Reaksi Anggota Komisi IV DPR
Sebelumnya, politisi PKS ini sangat getol mengingatkan Kementerian KPP agar tetap mengawasi kebijakan ekspor benih lobster yang diduga belum sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
"Kami sebagai anggota DPR akan menggunakan hak untuk mengawasi. Secara kinerja, pengawasan ada di komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Akmal.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasaluddin mengaku sudah jauh-jauh hari mengingatkan KKP soal ekspor benih lobster. (ist)
Kebijakan ini, jelasnya, belum mempunyai peraturan turunan yang memadai. Akan tetapi, lanjutnya, beberapa perusahaan sudah diberikan rekomendasi ekspor tanpa uji publik yang jelas.
Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo dan Istri Dijemput KPK Sepulang dari AS
Andi Akmal Pasluddin pun sempat mengharapkan keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut adanya dugaan monopoli, karena ekspor komoditas itu tidak boleh menguntungkan pihak tertentu.
"KPPU perlu turun tangan dan menyelidiki apa alasannya hanya memberikan izin ke beberapa perusahaan. Jangan sampai perusahaan itu bertindak seperti monopoli," ucap Akmal.
"Kini kami tak bisa berbuat apa-apa, karena masalahnya sudah berada di ranah hukum (KPK--red). Yang pasti Edhy Prabowo adalah sahabat kami," katanya. (rizal/ys)
