JAKARTA - Dalam acara penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Presiden Jokowi menegaskan APBN 2021 besarannya Rp2.750 triliun. Ini lebih tinggi 4 % daripada APBN tahun 2020. Alokasinya untuk kementerian dan lembaga Rp1.032 triliun, sedangkan transfer daerah dan dana desa Rp795 tiliun.
"Ini terdiri dari alokasi untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun, dan transfer daerah termasuk dana desa sebesar Rp795,5 triliun," terang Jokowi.
Itu disampaikan Jokowi dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11).
Baca juga: DPR Setujui APBN 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dipatok 5%
Presiden menegaskan, bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional di saat lesunya perekonomian akibat pandemi.
"Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi," terang Jokowi dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11).
Selain itu, Presiden juga minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. "Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan," ujar Jokowi.
Baca juga: Waduh, PKS Sebut Setengah Lebih APBN Dari Utang, Negara Bisa Kolaps
Presiden juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun mendatang juga harus kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021 mendatang.
"Dengan kecepatan bantuan yang diberikan, Presiden berharap agar belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Jokowi.
Menurutnya, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
.jpg)
