Pemerintah Buka Rekrutmen Guru Honorer Menjadi ASN Mulai 2021

JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen para guru honorer di berbagai wilayah di Tanah Air yang memang layak menjadi ASN (Aparat Sipil Negara) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.

Demikian disampaikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Wapres menyampaikan, saat ini terdapat penurunan jumlah guru karena jumlah guru baru tidak seimbang dengan jumlah guru yang pensiun. Sehingga, kekurangan tersebut selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer.

Baca juga: Pemerintah Buka Kesempatan Guru Honorer Ikut Seleksi PPPK

Namun, Wapres menilai solusi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai solusi final Karena tidak dipungkiri masih adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dan batasan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas antara guru honorer dengan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab itu, KH Ma'ruf  memandang baik Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 yang akan dilakukan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memangkas banyaknya guru yang berstatus honorer.

“Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan,” ungkap Wapres.

Baca juga: Wamenag Janjikan Bantuan Subsidi Upah Kepada Guru Honorer Madrasah

Ia pun mengimbau, agar para calon peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian seleksi dengan pembelajaran secara mandiri yang materinya telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online. Di sisi lain, Wapres juga menyampaikan bahwa seluruh biaya ujian seleksi ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

“Dengan demikian, diharapkan para peserta di daerah tidak akan terhambat untuk mengikuti ujian seandainya Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran. Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” imbau Wapres.