Baca juga: Gelar Rapat Tertutup, Kementerian ATR Tindaklanjuti Kasus Sengketa Tanah di Cakung
Sementara keluarga pegawai, bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos.
Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.
"Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," tegasnya.
Baca juga: Emrus Sihombing: Pemerintah Bukan Penafsir Tunggal Kebenaran di Ruang Publik!
Agar koordinasi lancar, Emrus menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri. "Dia harus selalu ada 'di sisi menteri'. Sekarang terlalu jauh dengan menteri," urai Emrus.
Sebelumnya, Sofyan Djalil mengungkapkan adanya perlawanan balik dari mafia tanah. Mereka mengerahkan buzzer.
"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa (10/11/202kementrri
Baca juga: Menteri ATR/BPN Akan Cabut Sertifikat Bangunan di Lahan Pengairan
Sofyan mengatakan, para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta.
"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kami mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat informasi adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.
.jpg)
.jpg)
.webp)
