Kepala BNPB Tinjau Hunian Warga Terdampak Gempa di Palu

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau rumah relokasi dan hunian tetap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi di Tondo, sebagai hunian bagi para warga yang terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi Palu pada 2018 silam.

Dalam peninjauan tersebut, Doni mengatakan bahwa fasilitas dan kondisi bangunan huntap tersebut sudah memadai. Satu unit rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi terdapat dua kamar, satu kamar mandi dan ruang tamu.

Menurut Doni, warga juga dapat menambahkan atau memperluas bangunan di bagian belakang karena masih ada sisa tanah. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan tanah seluas 150 meter persegi untuk satu unit hunian.

"Fasilitas yang ada pun sudah memadai. Dua kamar satu kamar mandi dan ruang tamu serta halaman belakang masih dapat ditambah lagi. Sehingga masyarakat dengan luas bangunan sekitar 36 meter persegi bisa menambah lagi bangunan di bagian belakang. Karena total luas tanah yang disediakan pemerintah adalah 150 meter pesegi per rumah,” kata Doni di Kawasan Huntap Tondo, Palu, Selasa (10/11).

Baca juga: Pendaftar Hunian DP 0 Rupiah Lewat Aplikasi SAMAWA Membeludak

Pada kesempatan tersebut, Doni masih menemui beberapa kendala yang menjadi pekerjaan rumah yakni sistem air dan kelistrikan. Akan tetapi Doni telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.

"Masih ada kendala yaitu Masalah air masih belum tuntas semua, demikian juga listrik masih belum tuntas semua. Nanti bagian daripada kewajiban kami untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga yang lain,” jelas Doni.

" Kami sudah bicara dengan wakil direktur utama PLN untuk mempercepat proses pemasangan listrik di sejumlah lokasi hunian yang sekarang masih dalam proses pembangunan,” imbuhnya.

Baca juga: Masyarakat Masih Antusias Ingin Mendapat Hunian di Apartemen

Menyinggung mengenai anggaran, hingga sejauh ini pemerintah pusat telah menyalurkan dana senilai 1,9 triliun untuk rehabitilasi dan rekonstruksi rumah rusak ringan, sedang maupun berat. Doni menyebut, anggaran tersebut telah disalurkan sepenuhnya ke provinsi dan kabupaten/kota.