JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19.
Ketua Policy Center ILUNI UI, M. Jibriel Avessina dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba bertajuk "Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19", Jumat (06/11/2020) menganggap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah belum efektif.
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan kasus penyebaran Covid-19 terus mengalami kenaikan. Dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp696,2 triliun, pemerintah hanya menyisihkan Rp87.55 triliun untuk biaya kesehatan.
“Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua karena seolah-olah pemerintah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri,” katanya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Keluhan Mahalnya Biaya Tes PCR
Lebih lanjut, Jibriel mengatakan kepemimpinan dalam penanganan pandemi memiliki perbedaan pendekatan antar aktor dalam pemerintahan dan benturan kelompok politik.
"Serta, belum efektif hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan,” ujar dia.
Pihaknya menyebut konsep Solidaritas Terpimpin dapat dijadikan sebagai model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi. Dalam aspek kesehatan, uji cepat deteksi Covid-19 dengan tes PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO.
Sementara, di sisi ekonomi diharapkan optimalisasi anggaran penanganan dengan membagi anggaran menjadi program dan anggaran operasional program, realokasi anggara, serta menjaga produktivitas UMKM. (mita/tha)
