Keberadaan Wilayah Industri Wujud Pemerataan Pembangunan

Jumat 30 Okt 2020, 08:09 WIB
Direktur Jenderal Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo .(ist)

Direktur Jenderal Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo .(ist)

JAKARTA – Pemerintah berencana mewujudkan pembangunan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di 21 Provinsi dan 86 Kabupaten Kota.

Pembangunan tersebut sudah ada dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Dody Widodo dalam keterangan tertulisnya,  Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Jokowi Sebut Industri Syariah saat Ini Bagai Raksasa Yang Sedang Tidur

“Pembangunan WPPI ini berbasis pada pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah, penguatan infrastruktur industri, dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah sekitar,” jelasnya.

Salah satu kriteria dalam penetapan suatu daerah menjadi WPPI adalah adanya potensi sumber daya alam, sehingga pada masing-masing WPPI memiliki industri prioritas yang akan dikembangkan. 

Misalnya WPPI Bintuni yang difokuskan pada pengembangan sektor industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro dan bahan industri pangan. 

Baca juga: Kinerja Industri Gula Terus Dipacu agar Lebih Produktif

“Selama tahun 2015 sampai 2019, telah disusun kajian pengembangan untuk 22 WPPI, yang nantinya ada semacam rencana aksi untuk mempercepat pembangunan dalam WPPI tersebut,” ujar Dody.

Menurutnya, pengembangan perwilayahan industri erat kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah, di mana lokasi industri maupun kawasan industri wajib berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). 

Saat ini, total luas lahan KPI nasional mencapai 611.992 hektare, dengan Pulau Jawa menjadi lokasi industri terbesar hingga melampaui 50 persen dari total KPI Nasional. 

Berita Terkait
News Update