Baca juga: Hadapi Freeport, Fraksi PKS DPR: Pemerintah Jangan Lembek
Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi Covid 19. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban," lanjut Mulyanto.
Mulyanto minta kali ini Pemerintah lebih tegas. Pemerintah harus punya keinginan kuat menegakkan UU Minerba.
Sekiranya PTFI tidak dapat memenuhi target pembangunan smelter, maka sudah selayaknya Pemerintah melarang ekspor konsentrat tembaga perusahaan asal Amerika tersebut.
Baca juga: Freeport Kembali, PSI: Ini Kemerdekaan Indonesia Jilid Dua
"Jangan sampai ada oknum Pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan," tandas Mulyanto. (rizal/tri)
.png)
.jpg)
.png)
