Sebagai anggota kelompok bertanggung jawab kepada kompoknya atas aspirasi yang disampaikan, cara menyampaikan dan hasilnya.
Secara keseluruhan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, bukankah aspirasi yang disampaikan bertujuan untuk perbaikan dan demi kemajuan bangsa dan negara. Untuk kepentingan kita bersama, seluruh rakyat Indonesia.
Itulah sebabnya seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pun hendaknya selalu berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan warga negara. Atas kehendak rakyat.
Bukan atas kepentingan - kehendak pribadi atau sekelompok orang atau segolongannya.
Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang yang berujung kepada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.
Inilah idealnya ciri negara berlandaskan konstitusi dan demokrasi. Yang wajib kita anut. Kita wujudkan bersama, jika kita hendak menegakkan demokrasi di negeri kita tercinta.
Baca juga: Penenang Hati di Tengah Pandemi
Oleh sebab itu, aspirasi sangat dibutuhkan untuk menegakkan demokrasi. Tanpa ingin tahu aspirasi kita takkan tahu persis apa yang sebenarnya telah, atau akan, terjadi.
Tentu, aspirasi ada yang positif dan negatif. Dan karena itu ada juga yang bersifat dukungan, ada juga penolakan. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengkritisasi.
Yang perlu disikapi adalah jangan kemudian memposisikan pemberi aspirasi sesuai tema aspirasinya. Yang mendukung atau setuju disebut "pro", yang tidak mendukung atau tidak setuju dikatakan "anti".
Jika ini yang dikemas akan membangun komunikasi kontradiksi, bukan harmonisasi, situasi yang sangat kita butuhkan saat ini.
Kita meyakini semua aspirasi dari mana pun datangnya, tentu untuk kebaikan, demi kemajuan dan kemakmuran bersama.
