PKS: Pemerintah Harus Perkuat Pengawasan Tabung Gas Melon

Sabtu, 17 Oktober 2020 10:55 WIB

Share
PKS: Pemerintah Harus Perkuat Pengawasan Tabung Gas Melon

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto mendesak Pemerintah meningkatkan sistem pengawasan distribusi gas melon 3 kg.

Menurut Mulyanto kelembagaan pegawasan sektor migas ini perlu dikonsolidasikan dalam satu lembaga agar kelangkaan, subsidi yang tidak tepat sasaran dan harga yang tak terkontrol dapat diperkecil. 

Untuk itu Mulyanto menyarankan Pemerintah mengoptimalkan tugas pokok pengawasan gas LPG kepada BPH Migas.

Baca juga: Situasi Lalu Lintas di Jalan Raya Sawangan Padat Tidak Bergerak

Jika selama ini fungsi BPH Migas terbatas pada fungsi pengaturan dan pengawasan hilir migas, sementara pengawasan gas LPG ditangani oleh Kementerian ESDM, maka ke depan fungsi ini dapat dilebur dalam satu lembaga. 

"Dengan menyerahkan fungsi pengawasan gas LPG kepada BPH Migas, maka akan terjadi konsolidasi fungsi pengawasan sektor hilir migas ke dalam satu lembaga.  Tatakelola seperti ini lebih sederhana dan kuat," jelas Mulyanto, Sabtu (17/10/2020).

Mulyanto menilai optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPH Migas dapat lebih efektif dan sederhana daripada mengubah sistem subsidi gas melon 3 kg dari yang ada sekarang menjadi bantuan lamgsung tunai. 

Baca juga: Meriam Air Bubarkan Ribuan Pendemo Anti Pemerintah Thailand

"Karena sebenarnya berbagai permasalahan subsidi gas melon yang muncul sekarang terjadi karena lemahnya aspek pengawasan," ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian ini.

Diketahui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah menghapus program subsidi gas elpiji 3 kilogram.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar