Baca juga: Rumah Dua Lantai di Pancoran Nyaris Ludes Terbakar
Karena menurutnya percuma pembangunan dilakukan, tapi keamanan atau kedamaian di Papua tak terjamin.
"Jadi tiga dimensi ini penting yakni security, development, and human rights ada di Papua," jelasnya.
Adapun Asisten Stafsus Presiden, Nanni Uswannas berharap kaum muda Papua menjadi solusi dari konflik yang senantiasa melanda wilayah itu. Salah satu cara mengatasi konflik yang diberlakukan pemerintah pusat, ialah dengan menerapkan kebijakan otsus.
Baca juga: 6 Kali Beraksi di Warung Makan, Ibu Muda Pencuri HP di Bekasi Diringkus
Pihaknya pun berharap agar para milenial Papua bisa mengawal tujuan mulia otsus tersebut.
"Kebijakan otsus dan kebijakan desentralisasi otonomi daerah pasti akan menghasilkan multiefek yang apabila pencapaian tujuannya rendah, jadi multiefek ini yang melahirkan isu-isu dan konflik," jelasnya.
Sedangkan Budi Arwan selaku Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, menegaskan pada tahun 2021 kebijakan Otsus Papua tak berakhir.
Baca juga: Berkapasitas 50 Pasien, Doni Monardo Resmikan RS Covid-19 di Biak Papua
Tapi pemerintah malah menjadikan dana otsus besarannya setara 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional, sesuai UU 21/2001, Pasal 34 Ayat (3) huruf c angka 2.
"Dengan pertimbangan tersebut dan hasil kajian atau evaluasi, pemerintah menilai perlunya melanjutkan dana otsus dengan perbaikan mekanisme, tata kelola dan pengawasan, melalui revisi UU 21/2001," tandas Budi.(*/tri)
