JAKARTA - Pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak hanya sebatas menjadi pemenuh kebutuhan hunian layak masyarakat berpenghasilan rendah.
Melainkan, dapat juga menjadi role model menyelesaikan persoalan permukiman di wilayah perkotaan.
"Proses selama empat tahun Kampung Akuarium ini memberikan pembelajaran bagaimana pemerintah hadir," ucap Guru Besar Universitas Padjajaran (UNPAD) Susi Dwi Harijanti, dalam 'Web Binar Kebijakan Perumahan Sosial: Kampung Susun Bahari Akuarium', Kamis (15/10/2020).
Baca juga: Hunian Kampung Susun Akuarium Siap Huni Desember 2021
Menurut Susi, peran Pemerintah dalam mengurus masyarakat itu mecirikan demokratisasi pembangunan. Secara praktek, pembangunan yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan sektor swasta memperlihatkan demokratisasi berjalan hingga level terbawah.
Dilanjutkannya, konsep pembangunan kota yang Demokratis harus mampu beradaptasi dengan perkembangan. Karena itu, pelibatan masyarakat dengan mengedepankan dialog merupakan hal yang utama.
Peran pemerintahan dalam otonomi daerah menyelesaikan berbagai persoalan sebagai dampak perkembangan kota diharapkannya tidak terpaku dengan berbagai regulasi. Keberadaan aturan sebagai payung hukum layaknya didasarkan pada perkembangan sosial.
Baca juga: Kampung Susun Akuarium Mulai Dibangun, 10 KK Terpaksa Direlokasi
"Demokrasi butuh dialog bukan monolog. Kebijakan tidak bisa berdasar pada aturan saja, tapi juga harus bisa update dengan perkembangan," tegasnya.
Susi memambahkan, perkembangan isu pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium dan pengelolaan yang rencananya akan diserahkan ke komunitas melalui Koperasi, Susi menyatakan pentingnya upaya dialog sebagai solusi.
Pemerintahan Daerah diharapkannya mampu memaksimalkan inovasi kebijakan sebagai solusi persoalan perkotaan.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
