JAKARTA – Anggota DPR RI Dapil I meliputi DKI Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan Kurniasih Mufidayati cukup konsisten dengan memberikan sosialisasi tentang penularan Covid-19 kepada konstituen dengan terjun langsung ke basis akar rumput.
Anggota Komisi IX yang juga membidangi kesehatan ini langsung melakukan dialog-dilaog dengan masyarakat untuk memberikan penyadaran tentang bahayanya Covid-19 dimasa pendemi dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Saya turun ke lapisan bawah dengan mendatangi RT-RW untuk menyampaikan penyadaran-penyadaran dengan melibatkan komponen masyarakat tentang potensi penuluaran resiko Covid-19. Kita itu di Jakarta dahsyat melakukan advokasi pasien karena sudah postif Covid-19, namun mendapatkan pelayanan yang belum memadai," kata Mufida kepada Pos Kota, Senin (12/10/2020).
Dari turba ke akar rumput membuat politisi PKS ini mendapatkan masukan dengan melihat langsung kondisi pasien. Menurutnya, masih banyak pasien yang mengantri saat akan ke rumah sakit.
"Saya yang di Dapil melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan Pak Anies khawatir rumah sakit tidak akan mampu menmpung (pasien Covid-19,red) itu betul saya katan. Itu fakta bukan hoaks. Dan tidak dilebih-lebihkan," ucapnya.
Di dapilnya, dimasa reses ini, Kurniasih Mufidayati melakukan komunikasi, informasi dan advokasi.
Menyoal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut rem darurat alias pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperketat, menurut Mufida, sapaan akrabnya, ada plus minusnya.
"Menurut saya, PSBB dibuka ada plus minusnya, karena indikatornya angka postif Covid-19 sudah mulai menurun, meski belum sinifikan. Sekarang butuh komprehensif integral kesungguhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah seluruh masyarakat. Termasuk termasuk stakeholder, khususnyaa para pengelola kantor, pusat-pusat keramian. Jadi, butuh kesadaran yang tinggi disini," katanya.
Mufida sesalkan para Menteri yang lebih mengutamakan recovery ekonomi, sementara Presiden Jokowi lebih mengutamakan kesehatan.
"Pemerintah pusatkan mengutamakan ekonomi, walaupun Pak Presiden mengatakan mengutamakan kesehatan, tetapi kenyataan recovery ekonomi lebih diutamakan para menterinya," tegasnya.
Dengan kondisi ini katanya, akhirnya pemerintah daearah kesulitan mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kesehatan. Ia menilai dalam menghadapi pendemi ini, antara pemerintah pusat dan daerah masih jalan sendiri-sendiri.
