Ketua DPRD DKI Minta Agar Insentif Petugas Covid-19 Tidak Dipotong

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan agar insentif tenaga kesehatan atau petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 tidak dipotong.

Justru menurutnya, harus diberikan insentif karena apa yang mereka kerjakan sangat beresiko bagi keselamatan dirinya.

"Dinas Kesehatan ini  kita melihat semua bertugas menangani Covid. Istilahnya saling bergotong-royonglah. Kenapa kok gajinya dipotong, jadi kan kasihan juga. Padahal dia sendiri resikonya bisa terkena," ucapnya, saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (6/10/2020).

"Yang kedua, kenapa kok Satpol PP juga, dia itu di lapangan. Dia istilahnya, membubarkan, menjaga. Begitu juga Dishub. Yang terjun ke lapangan langsung. Jadi harus diperhatikan, karena resikonya itu tinggi sekali," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti menyampaikan, insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang bersentuhan langsung atau merawat pasien Covid-19 akan tetap diberikan.

"Poinnya adalah bahwa jaminan tim atau tenaga-tenaga SDM yang memang berhak tentunya memang diberikan (intensif)," ujar Widyastuti saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19, terjadi perdebatan antara jajaran Dinas Kesehatan Pemprov DKI dengan anggota Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI.

Perdebatan tersebut dipicu usulan Bapemperd tentang pasal yang mengatur pemberian insentif pada tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. (Yono/win)