PSBB Diperketat, Pemprov DKI Sudah Gunakan Semua Pola Komunikasi

JAKARTA -  Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga mengatakan,  kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait PSBB diperketat sudah pada relnya. Pemprov DKI tetap konsisten melihat titik berat persoalan pandemi covid-19 dari sisi kesehatan, bukan ekonomi.

"Pemprov DKI Jakarta tampaknya yakin, sisi ekonomi akan mengikuti bila sisi kesehatan dapat diatasi dalam penanganan covid-19. Inilah dasar utama DKI Jakarta tarik rem kembali ke PSBB," kata,

Sayangnya, beber Jamil, DKI Jakarta terkesan hanya sendiri. Dukungan pusat tampak setengah hati. Pusat tetap mengambil jalan tengah dengan memadukan sisi kesehatan dan ekonomi dalam penanganan Covid-19.

"Untuk melaksanakan PSBB diperketat, Pemprov DKI Jakarta sudah menggunakan semua pola komunikasi. Dengan pemerintah pusat, digunakan pola komunikasi dari bawa ke atas (bottop up). Dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten, sudah digunakan pola komunikasi horizontal. Sementara dengan Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan, dan Tangerang, digunakan komunikasi diagonal," ucapnya.

Hanya saja, karena masing-masing pihak sudah menetapkan kebijakan sendiri dalam menangani pandemi covid-19, maka pola komunikasi yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta belum membuahkan hasil optimal.

Di lingkup DKI Jakarta, pola komunikasi tersebut juga sudah dilaksanakan. Komunikasi horizontal dilakukan dengan Kodam dan Polda Metro Jaya. Komunikasi vertikal dilaksanakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga Jakarta. Begitu juga komunikasi bottom up antara warga Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Tampaknya yang masih perlu diintensifkan  komunikasi sesama warga DKI Jakarta. Pola komunikasi horizontal ini dapat dilakukan antara RW atau RT dengan warganya atau antara opinion leader dengan warga. Kalau pola komunikasi ini diintensifkan, diharapkan akan tumbuh kesadaran bersama dalam menghadapi pandemi covid-19, khususnya kepatuhan pada pelaksanaan protokol kesehatan," kata Mantan Dekan FIKOM di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.

Selain itu,  komunikasi berisi ancaman atau menakutkan sebaiknya diminimalkan. Sebab, masyarakat yang terus menerus diberi pesan menamutkan, dapat membuat masyarakat menjadi kebal atau imun. Hal ini dapat membuat masyarakat jadi masa bodoh atau akan hilang rasa takutnya terhadap bahaya covid-19. (rizal)

"Untuk itu, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mengkombinasikan himbauan pesan rasional dan moral dalam mengajak warga DKI Jakarta melaksanakan protokol kesehatan." bebernya.

Pesan kombinasi rasional dan moral dapat menjangkau semua segmen pendidikan warga Jakarta. Namun ini akan efektid bila pimpinan DKI Jakarta dan Pimpinan Nasional dapat menjadi teladan. Pimpinan harus mampu memberi contoh yang benar dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Semua upaya itu dapat membuahkan hasil bila Jakarta dapat mengajak Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan Tangerang juga melakukan hal yang relatif sama.  Tentu hal itu sulit dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bantuan Pusat sangat diperlukan agar wilayah sekitar Jakarta bersedia ikut kebijakan DKI Jakarta.

"Masalahnya, apakah pusat mau optimal mendukung kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam mengatasi pandemi Covid-19," katanya bertanya. (rizal/win)