JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov DKI) Jakarta segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.
Dirinya menilai, selama ini Pemprov DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir.
Pria yang akrab disapa Pras itu berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetio melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” tambahnya.
Pras mengatakan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu (alokasi anggaran) penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, menurutnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," ujarnya.
Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020, tercatat sebanyak 82 Kelurahan, jumlah tersebut naik dari awal tahun yang sebelumnya berjumlah 56 Kelurahan.
Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.
Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
.jpg)
