LAN Tarik Personelnya dari Anggota Pansel Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

Minggu, 27 September 2020 07:45 WIB

Share
LAN Tarik Personelnya dari Anggota Pansel Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

JAKARTA – Lelang jabatan Sekjen DPD RI makin banyak yang menentang. Bahkan, kini anggota Pansel Lelang Jabatan Sekjen DPD RI juga mulai ada yang ditarik, karena ada kekeliruan soal lelang jabatan Sekjen DPD RI itu.

Adalah Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) yang mencabut surat tugas dan menarik keanggotaaa Prof Nurliah Nurdin, MA sebagai  salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam Lelang terbuka Sekjen DPD RI tersebut. Surat tugas yang dimaksud/ditarik,  tertanggal 1 September 2020.

Surat pencabutan tugas dan penarikan Prof Nurliah tertanggal 24 September 2020 tersebut ditandatangani Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana dan ditembuskan kepada Ketua LAN, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kepada Prof Nurliah Nurdin.

Anggota DPD RI Intsiawati Ayus ketika dimintai tanggapannya soal surat LAN ini dengan tegas menyatakan bahwa ini membuktikan adanya kekeliruan dalam proses dan mekanisme lelang jabatan Sekjen DPD RI yang telah selesai 18 September lalu. .

“Kita bisa membaca pertimbangan surat LAN yang menyebutkan bahwa setelah mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku .Artinya apa ? Yang terjadi dalam proses dan mekanis lelang tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan, khususnya UU MD3 dan TataTertib (Tatib) DPD,” tegas Instiawati Ayus ketika dimintai tanggapannya soal Surat LAN ini, Sabtu (26/9).

Meski mengapresiasi keluarnya surat dari LAN ini, Ayus mengingatkan jangan sampai surat ini mengesankan ‘cuci tangan’ dari LAN karena proses seleksinya sudah tuntas 18 September lalu.

“Seharusnya LAN mengeluarkan pernyataan lebih tegas lagi bahwa lelang jabatan Sekjen DPD RI itu harus sesuai mekanisme UU dan Tatib DPD RI . Ini lebih tegas,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPD Nono Sampono yang juga punya sikap tegas dalam soal lelang jabatan Sekjen DPD RI ini kembali mengulang pernyataannya bahwa semua pihak harus menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya beberapa hari lalu telah mengirim surat pada Presiden Jokowi soal kisruh lelang jabatan Sekjen DPD RI ini. Saya juga telah meminta secara resmi dalam rapat pimpinan DPD RI untuk menghentikan proses lelang ini hingga semuanya sesuai dengan mekanisme UU MD3 dan Tatib DPDRI,” ujar Nono, Sabtu (26/9).

Diakui Nono Sampono, proses lelang jabatan Sekjen DPD kali ini menimbulkan polemik dan membelah anggota dan juga Pimpinan DPD RI. Karena itu semua harus kembali pada perundangan yang berlaku.

Halaman
Reporter: Winoto
Editor: Winoto
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar