Pilkada Berdampak Covid-19 Makin Parah, PP Muhammadiyah Ancam Gugat Pemerintah

JAKARTA - Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abd Rohim Ghazali, mengungkapkan jika pelaksanaan Pilkada justru menambah kabar buruk Covid-19, pihaknya siap menggugat pemerintah. 

Hal itu diungkapkan Rohim dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) dengan tema “Menimbang Pilkada 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama” pada Kamis (24/9/2020). 

"Tidak dimungkiri  jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan setelah Pilkada, kami bisa jadi melakulan gugatan kepada pemerintah. Namun tidak kita harapkan tentunya. Sekarang masih kami evaluasi," kata Rohim. 

Menurut dia, organisasi keagamaan Muhammadiyah tetap menyarankan Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda. Sebab, meskiada ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat, tapi sama sekali tidak bisa menjadi jaminan Pilkada aman dari penyebaran Covid-19. 

"Kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan tapi nyawa tidak, makanya, putusan pemerintah ini gambling, tapi kita masyarakat mengikuti. Namun, Muhammadiyah akan membentuk Satgas untuk mengawasi terkait jalannya Pilkada termasuk kepatuhan protokol kesehatan. Kami juga mendorong petugas untuk menindak tegas pelanggaran, " kata dia. 

Rohim menambahkan, pelaksanaan Pilkada sangat berbahaya sebab, pada tahap pendaftaran bakal calon 4-6 September 2020 lalu saja, telah terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan. PP Muhammadiyah khawatir protokol kesehatan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan maksimal.

Pihaknya menilai Pilkada Serentak ditakutkan akan menelan banyak korban mengingat Indonesia punya pengalaman meninggalnya petugas penyelenggarara Pilkada 17 April 2019 lalu.

“Dan kita punya pengalaman pada 17 april tahun lalu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan, ini gak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi, sementara virus korona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan, itu untuk penyelenggara bukan lagi untuk peserta,”  ujarnya. 

Di sisi lain, PKDH Otda Kemendagri, Heri Roni memgatakan pemerintah tengah mempersiapkan agar pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dengan aman. "Kita belajar dari negara lain yang juga teaha berhasil melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi, seperti Korea Selatan. Meski memang kondisi penduduknya lebih sedikit, tapi mereka juga menggelar pemilihan di tengah puncak Covid-19, " kata dia di acara yang sama. 

Sementara itu, Ketua Mappilu PWI, Suprapto Sastro Atmojo mengatakan melalui diskusi ini pihaknya hendak menyerap masukan bagi KPU khususnya dalam protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.