JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk kelima kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dari Kementerian Keuangan.
Perolehan opini WTP tahun ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual, Selasa siang (22/9), dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019, secara virtual.
Sri Mulyani mengatakan, menyampaikan jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP meningkat, dari 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2018 menjadi 84 kementerian/lembaga untuk laporan keuangan 2019.
"Saat ini keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat," terang Sri Mulyani.
Dia menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah melakukan sinergi kuat di dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani menuturkan bahwa kenaikan opini WTP juga terjadi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada 2019, pemda yang mendapat opini WTP adalah sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen. Pemda yang mendapat opini WTP terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen.
"Saya berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua kementerian, lembaga dan daerah tidak hanya mengelola keuangan negara, barang miliki negara (BMN), namun di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab dipemerintahan,” terangnya. (johara/tri)
.jpg)
