JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggunakan helikopter untuk penanganan COVID-19 di daerah terpencil.
"Helikopter dengan kode PK-CFS sangat membantu untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan dan bahkan kawasan terpencil sekalipun," kata Plt. Deputi Bidang Penanganan Daerah BNPB Dody Ruswandi kepada Kepala Satgas Penanganan COVID-19 melalui pesan digital, Selasa (22/9) sore.
Dody mengatakan dengan armada yang dimiliki, yakni helikopter, dikerahkan untuk mendukung penanganan COVID-19 di Tanah Air.
"Melalui layanan transportasi He dengan kode PK-CFS ini penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat. Namun, pengoperasian armada tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Pemanfaatan helikopter dilakukan BNPB dengan tepat sehingga operasi berjalan efektif dalam konteks waktu, manfaat dan biaya operasional," tuturnya.
Hal tersebut diperlihatkan saat helikopter yang dihadirkan BNPB pada pertengahan Februari 2020 lalu membantu operasi penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Helikopter yang berbasis di NTT ini melakukan pendistribusian logistik sekaligus pengambilan hasil spesimen pengujian COVID-19.
"Heli BNPB dropping logistik Covid dan pulangnya menjemput spesimen hasil uji Covid ke daerah terpencil di NTT,” tambahnya.
Dody menuturkan desa terpencil yang dimaksudkan yaitu di Kampung Wae Rebo yang berada di Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, NTT.
Helikopter mendarat pada punggung bukit kecil yang diratakan sehingga pendaratan berlangsung dengan aman. Kisah menarik dari pendaratan ini ketika ketua adat setempat membuat helipad untuk pendaratan helikopter.
Selama beroperasi di NTT, helikopter ini mengangkut 214 spesimen tes COVID-19 dari daerah-daerah terpencil di NTT pada pekan lalu. Dari seluruh spesimen yang diambil oleh para petugas kesehatan setempat, tercatat ada 30 spesimen tes yang dinyatakan negatif dan sisanya masih dalam pengujian laboratorium.
Baca Juga : Jumlah Orang Diperiksa Covid-19 Belum Penuhi Target WHO
Helikopter BNPB ini sebelumnya digunakan untuk kesiap-siagaan bencana, evakuasi, kegiatan SAR, dan sekaligus mengawal kegiatan pariwisata di Labuanbajo yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu kawasan wisata utama yang disebut “Bali Baru”.
