TAK ada penundaan. Itulah keputusan pemerintah terkait pelaksanaan pilkada serentak yang tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.
Keputusan ini sekaligus menjawab atas sejumlah pertanyaan, atau adanya usulan agar pilkada tahun ini sebaiknya ditunda.
Alasan penundaan karena masa pandemi Covid-19 masih menerpa negeri kita. Jumlah pasien positif terus bertambah setiap hari. Jumlah pasien positif tercatat 248.852 orang, setelah ada penambahan sebanyak 4.176 dari hari sebelumnya.
Dengan masih terus bertambahnya jumlah orang yang terpapar virus Corona, sebaiknya pilkada serentak ditunda sampai situasi memungkinkan. Tentu berpatokan kepada jumlah pasien positif, area penyebaran dan klaster-klaster baru.
Pelaksanaan pilkada saat ini, memiliki potensi mendorong laju pandemi. Ini dapat dimaknai pelanggaran terhadap konstitusi sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yang m mengamanatkan kepada pemerintah melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.
Termasuk mengutamakan kesehatan masyarkat seperti pernah diungkapkan para pejabat negara. Yang terpenting sebenarnya kepatuhan masyarakat atas dalam melakukan aktivitas politik saat pelaksanaan pilkada. Tetapi siapa mampu menjamin, bahwa semua tahapan pilkada dibarengi dengan sikap disiplin dan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan. Lepas dari masih adanya kontroversi, pemerintah memutuskan pilkada serentak tetap jalan terus tanpa penundaan.
Seperti diketahui pilkada serentak akan digelar pada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Evaluasi dapat juga dilakukan pada tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Sebut saja, kampanye segera dibubarkan jika melanggar protokol kesehatan.
Pencoblosan bisa ditunda sementara waktu, jika panitia, atau warga pemilih melanggar protokol kesehatan. Evaluasi berikutnya, apakah pasca pilkada banyak warga yang positif Covid -19. Jika daerah yang sebelum pilkada zona hijau kemudian menjadi merah setejah pilkada, pertanda pilkada berdampak buruk bagi penyebaran virus.
Maknanya jika pilkada jalan terus, tetapi kesehatan adalah yang utama. Ini harus didukung semua pihak, mulai penyelenggara, panitia, saksi, aparat hingga masyarakat setempat. (*).
