JAKARTA - Epidemilogi, Pandu Riono meminta pemerintah berpikir ulang atas keputusannya untuk tetap menggelar Pilkada serentak pada Desember mendatang.
Menurutnya bukan hanya berisiko terhadap penyebaran virus Covid-19 namun lebih dari itu. Warga akan meragukan langkah pemerintah dalam mengentaskan pandemi ini.
"Ya semua itu, potensial berisiko bagi semua yang terlibat dan termasuk penduduk," kata Epidemiolog dari Universitas Indonesia ini, saat dihubungi, Selasa (22/09/2020)
Ditanya soal alternatif Pilkada yaitu Pilkada online, Pandu mengatakan risiko yang dihadapi penyelenggara dan penduduk akan lebih rendah, "Risikonya rendah, tapi apakah kita siap?" imbuh dia.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, tidak akan menoleransi segala aktivitas di Pilkada 2020 yang mengundang kerumunan masyarakat. Sebab, kerumunan bisa memicu terjadinya penularan virus corona.
"Kami tidak bisa toleransi terjadinya aktivitas politik yang timbulkan kerumunan dan berpotensi penularan. Harus betul-betul jaga keselamatan bangsa ini dari Covid-19," tegas Wiku saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/09/2020).
Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas. (mita/ruh)
