JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah bersiap hadapi tekanan ekonomi. Mengingat resesi diambang mata pada kuartal III-2020.
Pertumbuhan Product Domestic Bruto (PDB) diprediksi antara -3,6 persen sampai -2,9 persen. "Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik menghadapi tekanan ekonomi kedepan, tidak perlu membuat kegaduhan, baik karena akrobat kebijakan maupun pernyataan. Resesi sudah hampir pasti akan kita hadapi," Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, Selasa (22/9/2020).
Menurutnya, kebijakan PSBB guna mengurangi penyebaran virus covid-19 berdampak menurunnya aktivitas ekonomi. Indikasinya, pertumbuhan PDB negatif 5,32% pada kuartal II 2020.
Beberapa sektor yang pertumbuhan negatif paling dalam diantaranya; angkutan udara -77,24%, angkutan rel -59,11%, penyediaan akomodasi -42,25%, industri angkutan 37,54% pergudangan dan jasa penunjang angkutan -34,88%, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi -30,60%.
Namun, beberapa sektor tumbuh baik, diantaranya; tanaman pangan 34,77%, tanaman perkebunan 23,46%, pertambangan biji logam 20,33%, jasa pertanian dan perburuhan 11,23%.
Pengetatan kembali PSBB di Jakarta yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta potensial akan kembali memberi tekanan pada ekonomi kita di Kuartal IV-2020. "Bila pengetatan PSBB berlangsung lama, besar kemungkinan kontraksi ekonomi juga akan semakin dalam," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar membuat kebijakan yang terintegrasi, termasuk pernyataan ke publik. Sebab, kebijakan terintegrasi akan menghasilkan spektrum yang luas dengan mempertimbangkan semua aspek.
“Pelajaran penting dari kebijakan pengetatan PSBB oleh Gubernur Jakarta yang tidak dipersiapkan sedari awal. Begitu mendadaknya pengumuman PSBB dampaknya guncangan di pasar saham. Pernyataan-pernyataan para pejabat dalam komunikasi publik yang kurang empatif, kurang rendah hati dan terkesan “ngeles” juga menimbulkan reaksi kegaduhan ditengah tengah masyarakat,” tuturnya. (rizal/ruh)
.png)
.jpg)
.jpg)
