Waduh, PKS Sebut Setengah Lebih APBN Dari Utang, Negara Bisa Kolaps

JAKARTA  - Pemerintah saat ini bisa dikatakan dalam keadaan sekarat akibat setengah lebih sumber pendanaan APBN berasal dari utang, kondisi ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan negara kolaps.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menanggapi jumlah utang pemerintah yang semakin melambung di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya kondisi ini semakin berat karena hingga Juni 2020 penerimaan negara baru mencapai Rp 811,2 dari target pendapatan negara setelah yang telah direvisi akibat pandemi COVID-19 sebesar Rp1.760,9 triliun triliun. Padahal pada sisi lain, perkiraan belanja negara membengkak mencapai Rp2.233,2 triliun.

"Gali lubang tutup lubang seakan jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyambung nyawa APBN. Dari tahun ke tahun pemerintah terus menambah utang dengan alokasi utang dipergunakan untuk membiayai belanja negara dan sebagian lagi untuk membayar utang beserta bunganya," kata  anggota Komisi I DPR RI ini, Senin (21/9/2020).

Menurut Sukamta,  jika utang terus menumpuk, bisa jadi akan ada yang menyebut Presiden Jokowi sebagai Presiden Utang Indonesia, hal ini merujuk pada jumlah utang yang dibuat selama dirinya memimpin enam tahun.

"Sejak dilantik di bulan Oktober tahun 2014 hingga Juli 2020 Presiden Jokowi menambah utang pemerintah sebesar Rp 2.833,14 triliun sehingga jumlah utang hingga akhir Juli 2020 tercatat Rp 5.434,86 triliun," ucapnya.

Jumlah ini meningkat drastis melampaui utang-utang periode presiden sebelumnya dari masa Soeharto hingga SBY yang totalnya hanya Rp 2.601,72 triliun.  "Yang jadi persolaan, penambahan jumlah utang yang sangat besar ini hanya berdampak minimalis terhadap pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran rata-rata 5 persen setiap tahunnya," katanya. (rizal/win)