Cost Politik di Pilkada Mahal Jadi Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Korupsi

JAKARTA -  Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan butuh cost politik yang mahal bagi pasangan calon (paslon) di Pilkada serentak. 

"Pilkada mahal, mulai dari cost perahu parpol atau istilah lain mahar politik, cost konsultan politik dan paket survei, biaya ngopi, bantuan sembako dan bantuan bangunan seperti semen ketika face to face dengan warga saat melakukan kampanye," katanya, Jumat (18/9/2020).

Pangi mengatakan, biaya alat peraga seperti spanduk dan baliho, belum lagi ada konstituen yang sedang kesusahan meminta bantuan soal BPJS, rek listrik dan kridit motor yang nunggak bayar, istri mereka yang melahirkan dan meminta tolong kepada calon kepala daerah untuk belikan baju seragam sekolah, seragam bola, baju seragam majelis taklim, jadi pilkada itu mahal banget kawan.

"Maju pilkada kalau uang pas-pasan lebih baik ngak usah, karena biaya ngak sedikit, menurut saya maju bertarung dalam kontestasi elektoral pilkada, calon yang betul-betul punya banyak kelebihan uang," tegasnya.

Ia menegaskan, sulit betul menjadi kepala daerah yang tidak tersandera kepentingan dan agenda cukong. Lebih berbahagia dan berkelas, Kepala daerah yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya, ini amat-lah langkah.

"Yang merusak kualitas demokrasi kita adalah, duit pas-pasan maju menjadi calon kepala daerah, lalu cari sponsor atau cukong, lalu bicara belum balik modal, ketika hampir 4 tahun menjabat kepala daerah dengan gaji 10 juta  akhirnya stres," ucapnya.

Akibatnya, modal kampanye belum balik, sehingga pada akhirnya berpikir jalan pendek dan singkat untuk melakukan korupsi. Ini yang membuat banyak kepala daerah kita tersandera kasus korupsi. (rizal/ruh)