JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan kepada pasangan calon (paslon) Kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak Desember mendatang agar tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai ajang pencitraan.
Dasopang mengingatkan, penyaluran bansos kepada masyarakat miskin agar dilakukan tepat sasaran. Jangan sampai bansos tidak tepat sasaran atau diselewengkan untuk kepentingan Pilada.
"Jangan sampai bansos diberikan kepada satu golongan saja. Tapi harus rata ke seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkannya, apa lagi pada masa pendemi ini sangat banyak masyarakat yang membutuhkannya. Sebab, bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu," kata politisi PKB ini saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).
Dasopang menegaskan, jika ada oknum yang nakal dengan mempermainkan bansos tersebut, harap ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebab katanya, potensi penyimpangan itu ada. Apalagi jika dikaitkan dengan momentum Pilkada serentak.
"Oleh karena itu, kami minta pihak aparat maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk untuk melakukan tindakan pencegahan terkait adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan Pilkada. Selain itu Bansos harus dikawal," tegasnya.
Di tempat terpisah, Kementerian Sosial menyatakan sudah ada 711.126 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang lulus sejak awal tahun hingga Agustus 2020. Adapun, keluarga yang lulus dari PKH akan melepaskan diri dari program bantuan sosial tersebut karena kondisi ekonominya sudah membaik.
"Dari awal tahun hingga bulan Agustus atau di masa pandemi terdapat 711.126 KPM PKH yang mengundurkan diri atau graduasi," kata Menteri Sosial Juliari Batubara di Cirebon, Kamis (17/9/2020).
Juliari mengatakan bahwa Kementerian Sosial menargetkan setidaknya ada 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bisa melepaskan diri dari program bantuan sosial pemerintah pada tahun ini. Hingga saat ini, dia mencatat 71 persen dari target itu sudah tercapai.
"Sekitar 71,1 persen dari target satu juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," tambahnya. (rizal/win)
