Dana PKH Dikorupsi, DPRD Kota Tangerang : Bukti Pengawasan Lemah

TANGERANG - Kasus dugaan korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga dilakukan seorang oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Periuk berinisial R menjadi sorotan anggota DPRD Kota Tangerang. 

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tangerang, Saeroji mengungkapkan kasus korupsi dana PKH ini terjadi lantaran lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. "Dinsos harus benar-benar mengawasi dan menyalurkan PKH itu ke orang yang berhak, penyelewengan ini masuknya ranah hukum," ujar Saeroji saat dihubungi awak media, Kamis (17/9/2020).

Saeroji mengatakan telah mengirimkan surat teguran terkait kasus ini, dan meminta data warga yang terdaftar dalam PKH. Namun tidak diberikan oleh pihak Dinsos. "Kami mempertanyakan kok data itu dirahasiakan. Bagaimana kita bisa mengawasi kalau kita gak di kasih data," ucapnya.

Saeroji mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan kembali memanggil Dinas Sosial terkait kasus korupsi dana PKH ini. "Pekan depan kita panggil kembali terkait dengan pengawasan penyaluran PKH," jelasnya.

Sebagai informasi, seorang oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Periuk berinisial R melakukan penyelewengan dana PKH yang diperuntukan bagi keluarga kurang mampu.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang warga bernama Ratna Wati yang masuk dalam daftar PHK sejak 2018 di RT 001 RW 005 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, memeriksa rekening koran bank penyalur PKH, namun didapati dana tersebut telah dipindahkan oleh isteri pelaku. Atas kejadian tersebut, Ratna mengalami kerugian hingga Rp 4,6 juta dan melaporkan kejadian tersebut ke Kejaksaan Negeri Tangerang.(toga/ruh)