ADVERTISEMENT

Wakapolda Jawa Barat Pantau Langsung Pelaksanaan Operasi Yustisi di Kabupaten Bogor

Selasa, 15 September 2020 19:04 WIB

Share
Wakapolda Jawa Barat Pantau Langsung Pelaksanaan Operasi Yustisi di Kabupaten Bogor

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

BOGOR - Wakapolda Jabar Brigjen Eddy Sumitro Tambunan dan Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, melakukan pengecekan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakkan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bogor, Selasa (15/9).

Kegiatan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilaksanakan serentak di jajaran Polda Jabar terhitung mulai hari ini hingga dua pekan kedepan.

"Dalam pelaksanaan Operasi ini, kita TNI Polri membackup Sat Pol PP dan Pemerintah Daerah untuk menegakkan Pendisiplinan Protokol Kesehatan. Untuk sanksi dari pelanggar diatur oleh masing-masing Bupati/Walikota", ujar Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si dalam keterangan pers usai acara berlangsung.



Salah satu warga yang melanggar PSBB di Bogor dalam pelaksanaan operasi yustisi.

 

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi yang dilakukan di simpang Pemda Kabupaten Bogor, dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor yang juga turut memberikan himbauan.

"Dari tanggal (10/09) kemarin hingga 2 pekan kedepan kami bersama akan melakukan Operasi Yustisi ini dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar, dengan harapan adanya penurunan warna zonasi Covid-19, dari zona merah menjadi zona kuning/oranye,"paparnya.

"Kegiatan Operasi Yustisi yang kami lakukan bersama ini untuk mengedukasi masyarakat, agar terbiasa memakai masker. Dan sanksi itu bukan untuk menjadi ukuran, tetapi lebih sebagai pengingat, dan saya memberikan syarat kepada Wabup agar memberi pilihan kepada pelanggar dalam sanksi sosial, bukan berorientasikan pada jumlah denda yang diberikan." (Angga/tha)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT