Banggar DPR RI Nilai Sri Mulyani Pelit Anggaran Buat rakyat

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit kepada rakyat. Hal ini jelas dilontarkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta PhD, karena Menkeu dinilai pelit soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat.

Sukamta menyampaikan pernyataan itu menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraanya, ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

"Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang  mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam DPR RI ini, Selasa (15/9/2020).

Hal ini, katanya,  tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat.  "Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar," ujarnya.

Ia  membandingkan tambahan anggaran agar prajurit disebut layak tergolong kecil, dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 misal talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.

"Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negera pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi," sebut Doktor lulusan Inggris ini. (rizal)/tha