JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP, DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemprov DKI membatalkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total yang akan diterapkan mulai Senin, (14/9/2020) besok. Menurutnya, menghentikan aktivitas masyarakat di segala bidang hanya akan menjadi pukulan keras bagi rakyat kecil.
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta. Menghentikan aktivitas Masyarakat di semua bidang hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan tanpa dibarengi kebijakan solusi dari Pemda DKI Jakarta," ucap Gembong melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).
Gembong mengatakan, diputuskannya PSBB total untuk menekan penularan virus corona oleh Pemprov DKI tanpa ada komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.
"Apalagi kebijakan rencana PSBB Total seperti awal tidak dikordinasikan atau dikomunikasikan serta masukan ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder)," jelas Gembong.
Diungkapkan Gembong, keputusan tersebut lebih mencerminkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai politisi bukan kepala daerah. Gembong menilai, kebijakan pemberlakuan PSBB total sarat dengan motif politik.
"Di masa pandemi Covid-19 ini, Gubernur Anies Baswedan sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan. Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara “pencegahan Covid-19 dan ekonomi “ terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai politisi," tuturnya.
"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif Politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, Pemerintah Pusat mendukung langkah Pemprov DKI kembali menerapkan PSBB secara total di Ibukota. Anies menyebut Pemerintah Pusat menyadari saat ini terjadi lonjakan cukup tinggi angka penularan covid-19 atau virus Corona di Jakarta.
"Jadi pemerintah (pusat) dukung, pemerintah pusat menyadari lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini," ucap Anies di Balaikota Jakarta, Sabtu (12/9/2020). (Yono/tha)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
