Gembong Warsono Menilai PSBB Total Sarat Muatan Politik

JAKARTA – Desakan membatalkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota terus disuarakan, karena tindakan tersebut dinilai memperburuk keterpurukan masyarakat kecil selama pandemi.

"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Gembong bahkan menilai, PSBB ketat yang akan dimulai pada Senin (14/9/2020) itu justru sarat bermuatan politik.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," ujarnya.

Diketahui, Senin esok, Anies menyatakan DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB penuh, dari semula PSBB transisi.

Dasar keputusan terkait proyeksi rumah sakit rujukan di Jakarta yang tidak sanggup bertahan hingga 17 September 2020 nanti, mengingat melonjaknya kasus positif harian di Jakarta.

Sejak awal September, kasus positif bertambah hingga 1.000 kasus setiap harinya. Kasus positif covid-19 di DKI per Jumat (11/9/2020) diketahui mencapai 51.635, dengan 39.128 sembuh dan 1.368 meninggal.(tri)