JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII dicecar terkait program sertifikasi penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag).
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto meminta Menag Fachrul Razi tidak hanya fokus pada rencana sertifikasi penceramah (dai atau ustaz, red) karena menimbulkan banyak penolakan. Sebaiknya fokus kementerian adalah perbaikan kualitas birokrasi internal.
"Jadi kalau bisa, hal-hal yang masih kajian, belum ada kesepakatan di antara kita, sebaiknya dibicarakan dulu. Baiknya Pak Menteri Agama fokus reformasi birokrasi internal dan kanwil yang bermasalah. Ada kanwil bermasalah, ada yang tetap dipertahankan, ada perlakuan tak sama," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Yandri menegaskan, program sertifikasi dai yang akan diberikan masyarakat, bukan diberikan pemerintah. "Apa haknya memberikan sertifikat? Jangan sampai Menteri Agama yang katanya Islam, jadi banyak yang benci. Ini penting. Kalau enggak dibereskan berarti kita pancing kegaduhan," kata Yandri.
Yandri mengatakan, Komisi VIII menyayangkan pernyataan Menag yang sering menimbulkan kegaduhan. Misalnya, pernyataan soal cadar, penyusupan paham radikal diawali anak good lookingserta anak hafal bahasa Arab.
"Hal ini pernyataan yang tak arif. Saya sengaja sampaikan, banyak ulama yang hubungi kami, ponpes yang cetak anak hafal Alquran, termasuk keluarga kami, rasanya tersinggung seolah-olah menarasikan orang hafal Alquran radikal. Penting sekali disampaikan, datanya bagaimana? Siapa? Ini kegelisahan bagi umat Islam menarasikan orang hafal Alquran, good looking, adalah sumber utama radikalisme," bebernya.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS menilai, program sertifikasi penceramah berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Ia menyatakan fraksi PKS menolak program Kemenag tersebut.
"Apakah namanya sertifikasi atau dai bersertifikat itu ujungnya sama itu berpotensi membelah? Karena itu membelah saya dari fraksi PKS menyatakan tidak setuju dengan program itu," kata Bukhori di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta. (rizal/win)
