JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI, Lukmanul Hakim,menyayangkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang menunda pembangunan ibu kota, karena alasan wabah virus corona atau Covid-19 yang menyerang Jakarta.
Sebab kata dia, tak semua anggaran SKPD dipotong guna penanganan Covid-19. Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangunan Jakarta yang sudah direncanakan.
Lukmanul mengaku kerap mendapatkan aduan SKPD di dalam rapat komisi yang untuk menghentikan sementara rencana pembangunan DKI karena uang anggaran yang dimiliki dipotong dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Namun Ia tak membocorkan SKPD dan dinas mana saja yang beralasan seperti itu. "Nah ini sekarang lagi covid, kadang dipake alasan juga sama SKPD atau dinas, tapi itu jangan menjadi alasan untuk menghambat pembangunan dan melayani masyarakat," kata Lukmanul Hakim di Jakarta, Senin (7/9/2020).
Baca Juga : Sambil Jalan Pagi, Sandi dan Rini Bahas Pembangunan DKI
Politikus PAN ini berpendapat, bahwa ide atau gagasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sangat baik dalam membangun kota Jakarta, hanya saja pelaksanaan rencana pembangunan ibu kota di tingkat SKPD dan dinas tidak berjalan baik. Akhirnya pembangunan Jakarta berantakan.
"Ketika rapat sama dinas dinas, itu semuanya melempem tidak jalan, kenapa? Karena itu dinas dinas hanya menyenangkan bos aja, ABS (Asal Bos Senang), sementara itu realita nya, implementasi di bawah tidak ada seperti itu," cetus dia.
Dengan begitu, ucap Hakim, DPRD DKI berpandangan Pemprov DKI belum bekerja serius dan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Sebab pembangunan ibu kota yang sudah direncanakan banyak yang tertunda.
"Belum kerja maksimal untuk dalam hal kepuasan masyarakat, banyak hak belum selesai," tutupnya. (Yono/tha).
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
