JAKARTA - DPRD DKI kompak ramai-ramai meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Jika sebelumnya fraksi PDI Perjuangan dan PAN, kini giliran fraksi Golkar meminta hal yang sama.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan mengatakan, Pemprov DKI harus mengevaluasi kembali kebijakan Ganjil genap (Gage) di masa PSBB Transisi. Pasalnya, berdasarkan data dari satgas penanganan covid-19 Nasional, terjadi kenaikan penumpang pada transportasi umum sebesar 3,5 persen, yang dikhawatirkan berpotensi besar terjadinya penularan covid-19 atau virus Corona di angkutan masal tersebut.
"Yaitu yang kita sampaikan dari awal ya, bahwa memang ada kekhawatiran transportasi umum itu jadi Klaster baru penyebaran Covid-19, dan ini sudah dibuktikan oleh Satgas covid tingkat pusat, yang menyatakan bahwa ada kenaikan jumlah penumpang baik di LRT atau MRT maupun Transjakarta sebanyak kurang lebih 3,5 persen," ungkapnya, saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020).
Baca juga : Penumpang Menumpuk di Angkutan, DKI Jangan Ngotot Pertahankan Gage!
Dirinya berpendapat, Tidak ada salahnya Pemprov DKI melakukan evaluasi kebijakan Ganjil genap seperti yang dianjurkan Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat, untuk kebaikan bersama.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, akan tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Keputusan ini diambil dari hasil evaluasi Pemprov DKI yang dilakukan setiap hari.
"Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," ucap Syafrin di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2020).
Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan aturan ganjil-genap kendaraan di DKI Jakarta berdampak meningkatnya aktivitas transportasi dan mobilitas warga. Wiku menyebut perlu adanya evaluasi untuk memastikan apakah penerapan ganjil genap memiliki kontribusi dalam penularan kasus. (yono/ruh)
