MA Pangkas Hukuman eks Bupati Talaud, KPK: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai putusan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip, merupakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

"Kami khawatir putusan tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020).

Dalam putusan PK tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menjadi hanya 2 tahun penjara.

Namun, Ali menuturkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih belum menerima salinan putusan PK resmi dari MA tersebut. "Jika putusan tersebut benar demikian maka membandingkan antara putusan PK dan tuntutan JPU yang sangat jauh KPK kecewa atas putusan tersebut. Walaupun tentu kami tetap harus menghormati dan menerima putusan tersebut," timpalnya.

"Apalagi kita ketahui bahwa Majelis Hakim memutus yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, vonis yang dijatuhkan di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, yaitu minimum pidana penjara selama 4 tahun," ucap Ali.

Sebelumnya, pada 9 Desember 2019, Sri Wahyumi divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima berbagai hadiah, termasuk tas mewah dan perhiasan senilai total Rp491 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Sri Wahyumi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. (adji/ys)