JAKARTA - Kementerian PUPR melaporkan akan memperluas pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) terkait proyek padat karya.
Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) tahun 2020 yanh bernilai total Rp1,2 triliun ini direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap program ini selain dapat mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, juga bisa melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja pembangunan, khususnya pembangunan berskala kecil atau sederhana.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki dalam siaran tertulisnya, Sabtu (29/08).
Adapun revitalisasi saluran drainase jalan nasional dengan skema PKT tersebut akan tersebar di jalan nasional di 34 Provinsi. Untuk wilayah Barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk di wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, program ini akan fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi.
“Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” terang Hedy.
Selain drainase, Kementerian PUPR juga berencana pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp200 miliar di 34 Provinsi.
Alokasi tersebut sebesar Rp114 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.
Selain itu, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp5 miliar. LDW adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawah ke lokasi proyek yang masih sulit diakses. (Mita/win)
