Sinergi BP2MI dan Lemhannas Fokus Tangani Pekerja Migran

JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus fokus menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI). Setelah membentuk Satgas Pemberantasan Penempatan Nonprosedural PMI pada 17 Agustus 2020  lalu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, kembali menjalin sinergi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Lemhannas, Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan. Kepala BP2MI menyampaikan pentingnya pengadaan kajian strategis guna menyelesaikan sumber masalah terkait PMI.

"BP2MI telah membentuk Satgas Pemberantasan Penempatan Nonprosedural PMI yang akan didorong menjadi bagian dari Gugus Tugas Nasional sehingga memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi dengan K/L maupun Pemerintah Daerah serta dapat menjangkau hingga Pemerintah di level desa, mengingat daya jangkau BP2MI terbatas. Untuk itu kami mengajak Lemhannas untuk dapat bersama-sama membuat kajian strategis yg lebih spesifik terkait penanganan PMI. Karena penyelesaian masalah PMI harus komprehensif di mana smua pihak turut terlibat," ungkap Benny.

Ditambahkan Benny, untuk itu dirasa penting adanya bentuk kerja sama antara BP2MI dengan Lemhannas sesuai fungsi strategis masing-masing lembaga.

"Selanjutnya kita akan membicarakan secara lebih spesifik, seperti apa bentuk kerja sama yang pas. Untuk saat ini kami coba petakan tiga pilihan kerja sama, yaitu pertama, adanya materi pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dimasukkan sebagai kurikulum dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi PMI sebelum berangkat ke luar negeri; kedua, pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada para pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkungan BP2MI; dan ketiga, adanya kajian strategis terkait regulasi penempatan PMI yang masih tumpang tindih," jelas Benny.

Hal ini disambut baik oleh Kepala Lemhannas beserta jajarannya. Disampaikan oleh Agus, bahwa sudah merupakan fungsi Lemhannas untuk memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, juga membuat kajian strategis tertentu yang akan disampaikan kepala Presiden RI.

"Pertemuan ini adalah titik awal guna mengambil langkah lanjut koordinasi kedua lembaga, bahkan mungkin bisa berbentuk MoU terlebih dahulu. Lalu terkait bentuk kerja sama apa yang paling pas, akan kita bicarakan selanjutnya, apakah terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan ataupun kajian strategis," ujar Agus. (rizal/tha)