Ini Tiga Agenda Besar Jokowi Berantas Korupsi

JAKARTA – Ada tiga agenda besar yang harus dikerjakan pemerintahannya untuk memberantas korupsi . Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual dari Istana Kepresidenan, pada Rabu (26/08/20).

Pertama, masih banyak regulasi nasional yang harus dibenahi, mulai dari yang tumpang tindih, tidak jelas memberi kepastian hukum, dan yang berbelit-belit, sehingga harus disederhanakan, salah satunya dengan menerbitkan Omnibus Law. 

"Yang pertama, regulasi nasional harus kita benahi. Regulasi yang tumpang tindih, yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang buat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan ekseskusi dan inovasi, ini yang harus kita rubah dan sederhanakan," kata Presiden Joko Widodo.

"Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus law. Satu UU yang mensinkronisasikan UU lain secara serempak, sehingga antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja, dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi," tambahnya.

Sinkronisasi ini menjadi penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Karenanya, Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan memberi toleransi kepara oknum-oknum yang memanfaatkan ketidakharmonisan regulasi untuk menakuti eksekutif dan bahkan menakuti masyarakat. 

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan dan jika bapak ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan ke saya. Tapi saya peringatkan, sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak singkron ini untuk menakuti eksekutif, untuk 

menakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakuti dan memeras ini yang membahayakan agenda pembangunan nasional," paparnya.

Jokowi bahkan menyerukan, semua yang melakukan langkah buruk tersebut adalah musuh negara.

"Yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan itu. Saya peringatkan, aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti itu, adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberi toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini," tegasnya. 

Langkah kedua yang juga harus diperhatikan yaitu reformasi birokrasi, di mana salah satu langkah yang penting untuk dilakukan yaitu pemangkasan eselonisasi, dengan tujuan untuk memperpendek jalur birokasi.

"Kedua, reformasi birokrasi harus terus kita lakukan. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, pengashilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birkorasi, akan semakin memecah anggaran dan unit-unit kecil yang sulit pengawasannya. Dan anggaran akan habis hanya untuk digunakan rutinitas saja. Inilah yang sejak awal saya sampaikan, dan inilah yang saya tidak mau," ujar Jokowi lebih detail. 

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak ingin para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi korban dari urusan ribetnya perizinan.  

"Saya minta anggaran digunakan untuk membiayai program strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan pada kita. Reformasi birokrasi yang terkait perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus, tadi Pak Ketua (Firli Bahuri) sudah menyampaikan secara khusus mengenai ini. Dan sudah masuk dalam program KPK. Yang berkepentingan terhadap perizinan, itu bukan hanya pelaku usaha besar. Sekali lagi, yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku usaha besar. Tapi juga pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta, yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita," papar Jokowi.

Mirisnya lagi, lanjut Jokowi, bahwa rakyat juga akan menjadi korban dari tata niaga yang buruk, jika tidak ada pembenahan regulasi dan tata niaga secara serius. 

"Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat. Oleh karenanya, tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi. Saya mengajak bapak ibu untuk bersama-sama dan kita semua membenahi hal ini, regulasi kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan transparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," jelasn Jokowi lebih lanjut. 

Langkahh ketiga yang menurut Jokowi tidak kalah penting yaitu menghidupkan budaya anti korupsi  

"Ketiga, gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Kita semua harus tahu apa itu gratifikasi. Masyarakat harus menjadi bagian dari mencegah korupsi. Anti korupsi kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan pada denda dan penjara, takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan pada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, takut dan malu pada tetangga, dan Allah SWT, dan neraka," ucapnya. 

Karenanya, Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menjadi bagian penting dari budaya anti korupsi, yang tentunya akan terus menjadi perhatian seriusnya. 

"Oleh karena itu, saya ajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, dan para pendidik, insititusi pendidikan, keagamaan, kesenian, adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini. Dengan keteladanan kita semua, dengan perbaikan regulasi dan reformasi Birokrasi, saya yakin masyarakat akan menyambut baik gerakan budaya anti korupsi ini. Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi ini dari waktu ke waktu, pelaksanaan tiga agenda besar yang tadi saya sampaikan, akan kita bersama-sama laksanakan. Samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif, sekaligus bebas dari korupsi," pungkas Jokowi. (tri)