JAKARTA - DPR mempertanyakan kinerja Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahya Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu.
Sebab, sejak menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.
"Pekan lalu kita dengar kabar Pertemina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah. Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. "Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?" kata Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto, Selasa (25/8/2020).
Baca juga: Kerugian Pertamina Sebesar Rp 11 Triliun Harus Diselidiki
Ia mempertanyakan kerja Ahok selama bergabung di Pertamina. Sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok harusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik.
Dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai sebenarnya Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina. Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi komisaris utama, mantan Gubernur DKI itu sesumbar bisa memperbaiki Pertamina.
"Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi," kritik Mulyanto.
Secara teori, kata Mulyanto, di semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung. Bukan rugi seperti sekarang. Sebab di saat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia.
"Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar," ujar Mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini.
Karena itu Mulyanto heran jika dalam laporan semester pertama tahun 2020 ini Pertamina malah rugi. Ia menduga ada faktor nonteknis yang menyebabkan Pertamina mengalami rugi yang begitu besar. Untuk itu Mulyanto minta peran pengawasan Komisaris Utama lebih ditingkatkan.
Menurutnya Pemerintah jangan sungkan mengevaluasi kerja komisaris utama yang sekarang. Jika memang tidak mampu pecat saja. Ganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan. (rizal/ruh)
