JAKARTA - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Angga Putra Fidrian mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI dalam membangun Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara, biaya yang digunakan dana dari pengembang, tidak menggunakan APBD Jakarta.
Angga mengungkapkan pembiayaan pembangunan Kampung Akuarium akan menggunakan kewajiban Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L). Kewajiban SP3L adalah kewajiban yang dibebankan ke pengembang ketika dia membangun apartemen atau rumah susun mewah di Jakarta.
"Pembangunan tidak menggunakan APBD, tapi menggunakan kewajiban SP3L. Kewajiban SP3L ini kewajiban pengembang ketika dia mau bangun rusun, dengan menyediakan rusun murah di Pemprov DKI Jakarta," kata Angga dalam sebuah diskusi virtual, Senin (24/8/2020).
Angga menjelaskan, kewajiban SP3L berbeda dengan pembiayaan koefisien lantai bangunan atau KLB. Menurut dia, KLB lebih merupakan bentuk sanksi atau denda atas pelanggaran tata ruang.
Sementara, kewajiban SP3L adalah kewajiban bagi pengembang yang melakukan pembangunan di kawasan di atas 5.000 meter di Jakarta.
"Dulu ada rusun berimbang, satu rusun mewah berkewajiban bangun dua rusun menengah dan tiga rusun umum. Kewajiban itu yang digunakan untuk membangun Kampung Akuarium," tuturnya.
Angga menjelaskan, biaya pembangunan awal Kampung Akuarium mencapai Rp62 miliar. Menurut dia, pengembang yang bertanggung jawab atas biaya tersebut yakni PT Almaron Perkasa.
"Nilainya untuk Almaron Perkasa itu Rp62 miliar, untuk 240 unit di Kampung Akuarium. Ini fungsinya akan jadi housing stock," jelas Angga.
Kendati tidak menggunakan APBD, nantinya bangunan yang akan dibangun di Kampung Akuarium tetap tercatat sebagai aset milik Pemprov DKI.
"Dia tidak menggunakan APBD tapi tetap dicatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta. Karena itu kewajiban pengembang," paparnya.
Untuk diketahui, Kampung Susun Akuarium akan dibangun di atas lahan sekitar 10,300 meter persegi. Kampung ini akan terdiri dari 5 blok, dan diisi oleh 241 hunian dengan tipe 36. (Yono)
.jpg)
.jpg)
