JAKARTA – Pandemi Covid-19 membuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami masalah besar, yaitu terkait pembiayaan dan menurunnya permintaan.
Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, mendorong UMKM untuk melakukan adaptasi dan inovasi produk, menyesuaikan dengan permintaan market baru.
"Permasalahan yang dihadapi adalah terkait pembiayaan. Yang kedua, masalah menurunnya permintaan. UMKM dalam menghadapi covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk, sesuai dengan permintaan market yang baru," tegas MenKopUKM Teten Masduki dalam siaran pers KemenkopUKM di Jakarta, Sabtu (22/8/2020).
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri dan lima Menteri via daring.
Menurut Teten, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KemenkopUKM telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga untuk memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern.
"Kita ingin ini kedepan menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan. Ada 3.5 juta warung tradisional. di Jabodetabek kerjasama dengan DGR, yang punya aplikasi digital untuk mensuplai kebutuhan sembako ke warung-warung,” ujarnya.
Para pemilik warung di Jabotabek ini terganggu oleh program sembako gratis, yang langsung didistribusikan ke masyarakat, sehingga mereka menjerit karena tidak ada yang membeli produknya.
MenkopUKM menjelaskan, program kedua adalah laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerjasama dengan LKPP, untuk meningkatkan demand. Pihaknya mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM. Karena menurutnya, dari Rp 321 triliun anggaran, baru 18 persen kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM.
"Ada Rp321 triliun, sekarang ini baru 18 persen yang belanja produk UMKM.. Presiden dari awal Februari sudah menginsruksikan agar kementerian dan lembaga belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis sudah dimungkinkan," ujarnya. (adji/tri)
.png)
